-->
Skip to main content

Kebijakan Pemerintah Terbaru Tentang Penerima THR PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan - PP Nomor 36 Tahun 2019


PP Nomor 36 Tahun 2019 - Sahabat opspwk.web.id pastinya hampir semua sudah mengetahui informasi ini tentang tunjangan hari raya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),  Perajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian (POLRI), Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan. Bayak sekali sahabat blog yang baik hati memberikan info thr mulai dari media sosial facebook, twitter, pinterest dan medsos lainya. Untuk itu kami juga hanya sekedar membagikan kembali Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2O19 tentang sebagaimana yang dimaksud tadi diatas. 


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN


(PASAL 1)

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRLI.

4. Pejabat Negara adalah.
a. Presiden dan Wakil Presiden.
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat.
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

5. Penerima Pensiun adalah:
a. pensiunan PNS;
b. pensiunan Prajurit TNI;
c. pensiunan Anggota POLRI;
d. pensiunan Pejabat Negara;
e. penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
f. penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.

6. Penerima Tunjangan adalah:
a. penerima tunjangan veteran;
b. penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat;
c. penerima tunjangan penghargaan Perintis
Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
d. penerima tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
e. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk
Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine
f. penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit
TNl/Anggota POLRI.

(PASAL 2)

1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya.

2. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a. fNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang
ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang
ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang
diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu.
e. Calon PNS.

(PASAL 3)

1. Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota
POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan Hari Raya.  

2. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(PASAL 4)

1. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

2. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(PASAL 5)

1. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima TUnjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

2. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan
wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(PASAL 6)

1. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

2. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(PASAL 7)

1. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

2. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya.

(PASAL 8)

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak
administratifnya disetarakan atau setingkat:
  • Menteri.
  • Pejabat Pimpinan Tinggi.

b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat Wakil Menteri.
c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
d. Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
e. Hakim Ad Hoc; dan
f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(PASAL 9)

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI.
3. Anggota POLRI.
4. Penerima Pensiun.
5. Penerima Tunjangan.
6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
Untuk mengetahui selengkapnya tentang tunjangan hari raya  (PP 36 Tahun 2019), Bapak/Ibu dapat Meng-Unduhnya pada tautan yang sudah kami sediakan. 

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar