-->
Skip to main content

Kebijakan Pemerintah Tentang Gaji Ke-13 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan - PP Nomor 35 Tahun 2019


PP NOMOR 35 TAHUN 2019 -  Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan oleh pemerintah republik indonesia ke Peraturan Terbaru No.35 Tahun 2019. Pada tanggal 6 Mei 2019 maka ditetapkanlah di jakarta oleh Presiden RI dan diundangkan oleh Mentri Hukum dan HAM.

PP RI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBE1RIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN


( PASAL I )

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60621;
b. Nomor 18 Tahun 20l8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207)


Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (6) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 3 :

1. Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

2. Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
tunjangan kinerja.
b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, danfatau tunjangan
tambahan penghasilan.
c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 :

1. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

2. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI,
Pejabat Negara, dan Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus sebagai Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

PASAL 10 :

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian
gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 


( PASAL II )

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Link Unduh: 

"PP 35 TAHUN 2019" 



Baca juga : 


Untuk mengetahu selengkapnya mengenai Gaji 13 PP 35 Tahun 2019, Bapak/Ibu dapat mengunduhnya pada tautan yang sudah kami sediakan. 

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar