-->
Skip to main content

Imbauan Kepala BKN Bagi PNS Menjelang Pilpres dan Pileg

Opspwk.web.id - Imbauan Kepala BKN Bagi PNS Menjelang Pilpres dan Pileg dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2019 melalui "SIARAN PERS" atau disitus bkn go id dengan  Nomor. 053/RILIS/BKN/II/2019. Bima Haria Wibisana memberikan imbauan kepada seluruh asn atau aparatur silip negara di Indonesia agar tetap menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkanperan dan fungsinya secara proporsional,serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.




Berikut imbauan-imbawan yang disampaikan oleh kepala bkn yang harus diperhatikan oleh seorang pns / cpns / asn  :
Pertama, Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan 'asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kedua,  Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
  • Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden.
  • Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  • Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau
  • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap  pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.




Ketiga, Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Keempat, Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

Kelima, Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Keenam, PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.

Link unduh edaran :

Sumberhttp://www.bkn.go.id/




Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar