--> Skip to main content

Download POS Asesmen Nasional Tahun 2021

Download POS Asesmen Nasional Tahun 2021 - POS Asesmen Nasional adalah merupakan Prosedur Opersional Standar Asesemen Nasional yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan dan teknis pelaksanaan Asesmen Nasional. POS AN 2021 ditetapkan langsung di Jakarta oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada tanggal 9 Agustus 2021. AN atau Asesemen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar.

pos an 2021

Asesemen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika (Numerasi). Literasi membaca dan numerasi untuk jenjang pendidikan dasar diberikan waktu selama 75 menit dan jenjang pendidikan menengah dengan alokasi waktu 90 menit. Agar sahabat semua mengetahui lebih jelas lagi mengenai Prosedur Operasional Standar Asesemen Nasional atau biasa kita kenal POS AS Tahun 2021, silahkan simak pada uraian yang telah Opspwk.web.id sajikan. 


PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021

KEPESERTAAN ASESMEN NASIONAL

A. Lingkup Satuan Pendidikan Peserta Asesmen Nasional

  1. AN diikuti oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) serta Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid.
  2. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan Asesmen Nasional pada tahun 2021 mencakup semua Satuan Pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berdasarkan penetapan pemerintah, pada periode waktu gladi bersih dan pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam BAB XI angka 2.
  3. Satuan Pendidikan pada wilayah yang tidak diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas sehingga tidak melaksanakan AN tahun 2021 mengikuti pelaksanaan AN pada rentang waktu bulan Februari - April tahun 2022.



B. Lingkup Peserta Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan

1. Peserta Asesmen Nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas :

a. Kepala satuan pendidikan;

b. Seluruh Pendidik;

c. Peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan; dan

d. Peserta didik di SILN yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk.

2. Peserta didik mengikuti AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

3. Seluruh Pendidik dan Kepala satuan pendidikan mengikuti Survei Lingkungan Belajar.


C. Persyaratan Peserta Didik

1. Peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) valid.

2. Peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan :

a. jenjang SD/MI/Paket A/Ula dan yang sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan AN;

b. jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan AN; atau

c. jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/Ulya dan yang sederajat kelas 11 pada saat pelaksanaan AN.

3. Peserta didik Tunarungu dan Tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi.

4. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa/membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti AN.

5. Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/Ulya sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10.

6. Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7.

7. Peserta didik pada jenjang SD/MI/Paket A/Ula sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4.


F. Pemilihan Peserta Didik

1. Peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak (random) di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian.

2. Jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:

a. Jenjang SD/MI dan yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang.

b. Jenjang SMP/MTs dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.

c. Jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.

d. Jenjang SDLB maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang.

e. Jenjang SMPLB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.

f. Jenjang SMALB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.


PELAKSANAAN DAN PENYIAPAN TEKNIS

A. ModaPelaksanaan Asesmen Nasional Pelaksanaan AN menggunakan sistem ANBK secara daring atau semidaring.

B. Penerapan Berbagi Sumber Daya (Resource Sharing)

1. Dinas pendidikan dan Kementerian Agama sesuai kewenangannya menerapkan prinsip berbagi sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memetakan Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan Asesmen Nasional dengan menerapkan prinsip berbagi sumber daya;

b. mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, jumlah peserta asesmen, dan lokasi atau jarak Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan;

c. dapat dilakukan lintas Satuan Pendidikan dan lintas Jenjang Pendidikan, antar sekolah dan madrasah, antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, antar Satuan Pendidikan formal dan non-formal; dan

d. dapat menggunakan sumber daya milik perguruan tinggi dan/atau instansi/lembaga pemerintah/swasta atau lainnya.

2. Penerapan berbagi sumber daya mengacu pada prinsip gotong royong dan kewajaran dalam pembiayaan bersama.


C. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional

1. Dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan kewenangannya, melakukan verifikasi kesiapan satuan pendidikan pelaksana AN dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan sejumlah komputer sesuai kebutuhan;

b. ketersediaan sumber daya manusia proktor dan teknisi;

c. ketersediaan daya listrik dan jaringan internet yang memadai; dan d. kelengkapan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat;

2. Dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan kewenangannya menetapkan status pelaksanaan AN di satuan pendidikan:

a. menggunakan moda daring atau semidaring.

b. secara mandiri atau mengikuti di tempat lain (menumpang).


BIAYA PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL 

1. Anggaran pelaksanaan AN meliputi biaya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan.

2. Biaya persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut AN bersumber dari

a. Anggaran Satuan Pendidikan;

b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

4. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat Pusat mencakup komponen sebagai berikut:

a. penyiapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan POS AN;

b. penyiapan instrumen AN;

c. pendataan peserta AN; d. rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan AN;

e. sosialisasi AN ke daerah;

f. pelatihan tim teknis ANBK provinsi dan kabupaten/kota; g. penyiapan infrastruktur ANBK pusat yang handal dan aman;

h. penyiapan sistem dan aplikasi ANBK di tingkat pusat;

i. monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN;

j. pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN;

k. pembiayaan persiapan dan pelaksanaan AN di daerah;

l. analisis hasil AN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan m. publikasi hasil AN.

5. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat Provinsi mencakup komponen sebagai berikut:

a. manajemen pengelola kesekretariatan pada Pelaksana AN Tingkat Provinsi;

b. koordinasi persiapan sistem untuk ANBK termasuk dengan mekanisme resource sharing, serta koordinasi dengan instansi terkait (penyedia layanan listrik, penyedia layanan internet, dan lain-lain);

c. pendataan dan verifikasi satuan pendidikan pelaksana mandiri/menumpang dan daring/semidaring;

d. pengelolaan data peserta AN;

e. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan AN;

f. pelatihan Tim Teknisi dan Proktor/Teknisi ANBK;

g. pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN di Pelaksana AN Tingkat Provinsi;

h. monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN;

i. melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;

j. menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan

k. penyusunan dan pengiriman laporan AN.

6. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat Kabupaten/Kota mencakup komponen sebagai berikut:

a. manajemen pengelola kesekretariatan pada Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/Kota;

b. koordinasi Persiapan sistem untuk ANBK termasuk dengan mekanisme resource sharing, serta koordinasi dengan instansi terkait (penyedia layanan listrik, penyedia layanan internet, dan lain-lain) di tingkat kota/kabupaten;

c. pendataan dan verifikasi satuan pendidikan pelaksana mandiri/menumpang dan daring/semidaring; d. pengelolaan data peserta AN;

e. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan satuan pendidikan dan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan AN;

f. pelatihan Tim Teknis dan Proktor/Teknisi ANBK;

g. pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN di Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/Kota;

h. monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN;

i. melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;

j. menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan

k. penyusunan dan pengiriman laporan AN.

7. Biaya pelaksanaan AN Tingkat Satuan Pendidikan baik sekolah mandiri, menumpang maupun ditumpangi mencakup komponen sebagai berikut:

a. pengisian dan pengiriman data calon peserta AN ke Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/Kota;

b. penyiapan sistem ANBK termasuk dengan mekanisme resource sharing;

c. penerbitan kartu login;

d. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AN;

e. penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan AN;

f. pengawasan pelaksanaan AN di Satuan Pendidikan; dan

g. penyusunan dan pengiriman laporan AN.

h. asistensi teknis dan pelaksanaan ANBK oleh Pengawas, Proktor dan Teknisi, antara lain:

1) Satuan Pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing; dan

2) Satuan Pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi;

i. biaya transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang ke satuan pendidikan lainnya ditanggung oleh satuan pendidikan yang menumpang;


Itulah sedikit gambaran mengenai Prosedur Operasional Standar Asesmen Nasional Tahun 2021. Berikut selengkapnnya PDF POS Asesemen Nasonal Tahun 2021.

PDF POS AN TAHUN 2021



Download POS AN 2021 :

Artikel Lainnya : 


Demikianlah tadi ulasan mengenai POS Asesemen Nasional Tahun 2021. Untuk sobat opspwk.web.id yang membutuhkan POS AN 2021 tersebut, silahkan unduh pada link tautan yang sudah kami sajikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada sedikit kekeliruan! Sekian dan terima kasih.
Advertisement
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar